BANDA ACEH - Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh (FEB Unimal), Wahyuddin Albra, mengatakan pemerintah di Aceh pada semua tingkatan harus mengubah fokus pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam rangka pemberantasan kemiskinan.
"Ekonomi kreatif dan agricultural boleh jadi pilihan baru sesuai khas masing-masing daerah," ujar Wahyuddin, Kamis, 17 Januari 2019.
Wahyuddin merasa heran kenapa selama ini sedikit sekali program pemerintah di Aceh yang berkonsentrasi pada agricultural, seperti buah-buahan yang tidak jenuh di pasar dan berorientasi ekspor. "Pemerintah harus membantu petani mencari pasar komoditas, jangan seenaknya ditentukan tengkulak perpanjangan dari Medan," ucapnya.
Begitu juga dengan ekonomi kreatif. Wahyu memberi contoh hasil binaan Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Lhokseumawe. "Mereka hanya membina satu usaha kecil bidang handy craf. Komitmennya tinggi terutama mencari pasar keluar Aceh. Kami melihat usaha binaannya kewalahan memproduksi kerajinan Aceh untuk permintaan pasar Indonesia, bahkan mancanegara," kata Wahyu.
Wahyu mengaku pihaknya mendengar langsung penjelasan pimpinan Kelompok Bordir Annisa di Sawang, Aceh Utara, beberapa waktu lalu, saat membawa Wakil Rektor II UI berkunjung ke tempat usaha ekonomi kreatif binaan BI itu. "Ada masyarakat sudah menyewa rumah di desa tersebut guna mendekatkan diri dengan kelompok dan berproduksi," ujarnya.
Di FEB Unimal, kata Wahyu, pihaknya sudah menerapkan "one student one product" setiap angkatan. Mereka wajib presentasi produk. Buat dan jual di pameran entrepreneurship di kampus setiap tahun. Namun, hanya sedikit yang mau terjun ke masyarakat dengan berwirausaha setelah lulus karena mentalnya tidak siap. "Sekolah tinggi-tinggi kok tidak kerja. Itu persepsi lingkungannya," kata Wahyu.
Wahyu juga menyesalkan program dibuat pemerintah baik dari APBK, APBA bahkan APBN, yang tidak menyentuh langsung kepentingan masyarakat. "Katanya pemberdayaan masyarakat, hasilnya apa? Kenapa demikian? Maka kami siap menghibahkan diri membantu pemerintah melakukan reformulasi pemberdayaan berbasis kinerja, tidak hanya melulu cuma menghabiskan anggaran dan dapat dipertanggungjawabkan," ucapnya.[Sumber Portalsatu]